ES-Global-Governance-2010.pdf

School
Institut Teknologi Bandung*
*We are not endorsed by this school
Course
CS GAME DEVEL
Pages
6
Upload Date
Feb 11, 2024
Uploaded by ChancellorElement13294 on coursehero.com

ES-Global-Governance-2010.pdf

School
Institut Teknologi Bandung*
*We are not endorsed by this school
Course
CS GAME DEVEL
Pages
6
Upload Date
Feb 11, 2024
Uploaded by ChancellorElement13294 on coursehero.com
1 EXECUTIVE SUMMARY Kajian ini diselenggarakan atas dasar pemikiran mengenai fenomena globalisasi yang terjadi baik di bidang ekonomi, politik, termasuk tatanan hubungan internasional. Dalam konteks hubungan internasional, polarisasi kekuatan politik global telah menghilang, terutama pasca perang dingin. Hal ini menjadikan konstelasi kekuatan global hanya terpusat pada satu kutub kekuatan tanpa penyeimbang yang sepadan, karena di kutub lainnya warisan kekuatan ideologi sosialis hanya diusung oleh sedikit negara seperti China, Korea Utara, dan Kuba dan sebagian negara-negara di Eropa Timur. Namun demikian muncul kemudian pola keseimbangan baru yang lebih bersandar pada kepentingan geo-ekonomi dan geo-politik masing-masing negara maupun kawasan-kawasan yang menyatukan kepentingan beberapa negara. Hal ini menciptakan pola hubungan baru dalam tatanan hubungan internasional. Selain itu siklus resesi ekonomi global juga melanda hampir seluruh kawasan, tidak terkecuali di kawasan Eropa. Tiadanya kekuatan penyeimbang terhadap hegemoni satu kekuatan adi daya menyebabkan ancaman dan gangguan terhadap stabilitas keamanan regional maupun global. Di samping adanya variabel lain yaitu seperti Infiltrasi nilai sosial dan budaya masyarakat internasional melalui teknologi informasi yang mengancam sistem nilai lokal dan memudarkan identitas kebangsaan. Dari keseluruhan fenomena globalisasi dan turunannya itu, terdapat beberapa persoalan berskala regional maupun global lainnya yang tidak mampu lagi diatasi oleh kelembagaan negara dalam konsep tradisional, seperti persoalan pemanasan global, bencana alam, terorisme, bencana kelaparan, pandemi penyakit HIV, flu burung, flu babi, rasisme, pelanggaran HAM, migrasi dan sebagainya. Indonesia sebagai negara yang terbuka secara politik maupun ekonomi, selain mempunyai isu domestik atau nasional yang melebar menjadi isu kawasan atau global, juga secara langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan isu-isu regional dan global. Negara dengan kapasitasnya saat ini dipandang belum cukup memadai untuk menangani isu-isu ini,
2 tanpa adanya sinergi dengan institusi atau kelembagaan non negara, yang juga berkepentingan pada isu-isu yang sama. Atas dasar itu maka diselenggarakan kajian dengan tema membangun pendekatan global governance dan efektivitasnya dalam penanganan isu-isu global. Kajian ini bertujuan untuk menyusun rumusan konsep tentang Global Governance , memahami mekanisme kerja kelembagaan dan komponen masyarakat internasional yang terlibat dalam isu regional dan/atau global, mengetahui tingkat efektivitas pendekatan Global Governance dalam penanganan isu-isu regional dan/atau global, serta membangun kapasitas serta mendorong responsivitas kelembagaan negara dalam penanganan isu-isu regional dan/atau global. Dari kajian ini diharapkan adanya manfaat akademis, seperti dalam hal memperkaya khazanah dan literatur terkait pengembangan konsep global governance. mengidentifikasi mekanisme kerja global governance dalam penangaan isu-isu global dan mengetahui tingkat efektivitas pendekatan global governance dalam penangaan isu-isu regional dan/atau global berdasarkan persepsi stakeholder terkait. Sedangkan manfaat profesional yang diharapkan adalah mendorong responsivitas kelembagaan negara (administrasi negara) terhadap isu-isu regional dan global dalam konteks dinamika lingkungan internasional, serta membangun kapasitas kerjasama serta kolaborasi lintas kelembagaan antar kelembagaan negara dengan lembaga-lembaga internasional dalam penanganan isu-isu regional dan global. Metode kajian yang digunakan adalah merupakan kombinasi antara metode deskriptif dan metode studi pengembangan ( development studies ), di mana pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen dan literatur, penyebaran kuesioner, pelaksanaan wawancara & FGD, serta diakhiri dengan penyelenggaraan kegiatan Workshop/Lokakarya. Hasil kajian terbagi atas tiga bagian besar, yaitu hasil studi literatur, hasil penelitian lapangan, dan kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil studi literatur, tergali konsep awal mengenai pemahaman mendasar mengenai global governance dari berbagai sudut pandang. Pada awal penggalian konsep, ditemukan adanya pertukaran istilah global governance, world governance, dan trans-national governance. Sebagai sebuah konsep, global governance masih miskin literatur dan baru menjadi wacana akademis sejak tahun 1990-an. Oleh karenanya
3 sangat wajar apabila muncul banyak pemahaman serta sudut pandang yang berbeda dalam memahaminya (Mugiono, 2004; Risse, 2007; Mulley, 2008). Salah satu pengertian yang banyak dirujuk dalam memahami global governance antara lain dari Rosenau dan Czempiel (1992) yang menerjemahkan global governance sebagai pemerintahan tanpa pemerintah ( governance without government ). Hal ini juga sejalan dengan pengertian dari Finkelstein (1995) yang menjelaskan bahwa " Global governance is governing, without sovereign authority, relationship that transcend national frontiers. Global governance is doing internationally what governments do at home" . Kedua pengertian ini sebenarnya menjelaskan kondisi minimnya peran pemerintah (negara) dalam global governance. Sedangkan pengertian lain dari Thomas Weiis lebih menjelaskan bahwa global governance tidak lain adalah " ...efforts to bring more orderly and reliably responses to social and political issues that go beyond capacities of states to address individually" . Ini artinya bahwa isu dalam global governance merupakan isu yang tidak mampu lagi diatasi oleh negara dengan kapasitasnya saat ini. Konsekuensinya ialah bahwa global governance memerlukan interaksi lebih dari satu pihak, sebagaimana dalam pengertian dari Gold Mercury International, yaitu " Global Governance is about the interaction that is required to solve problems that affect more than one state or region when there is no power enforcing compliance". Pengertian yang paling menarik justru ditampilkan oleh Commission on Global Governance (CGG), yang menjelaskan " ... the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. ... governance has been viewed primarily as intergovernmental relationships, but it must now be understood as also involving non-governemntal organizations, citizens' movements, multinational corporations, and the global capital market". Dalam pengertian itu ada kata kunci yaitu "common affairs", yang menjadi alasan bagi institusi negara maupun non negara untuk bersama-sama menggarap sebuah isu bersama. Hal ini karena kedua belah pihak mempunyai kepentingan terhadap isu tersebut. Konsep dan pemahaman di atas juga menjelaskan perbedaan mendasar antara government dengan governance, seperti yang dijelaskan oleh Rosenau dan Czempiel (2000) bahwa Government mampu bekerja dalam situasi lemah legitimasi, governance hanya bekerja apabila mayoritas menerima kehadirannya .
Page1of 6
Uploaded by ChancellorElement13294 on coursehero.com